Dinamika Koalisi Parlemen 2025: Antara Stabilitas Politik dan Krisis Kepercayaan Publik

Read Time:2 Minute, 48 Second

◆ Latar Belakang Koalisi Parlemen

Sejak reformasi 1998, politik Indonesia selalu diwarnai oleh praktik koalisi parlemen. Tahun 2025, koalisi kembali menjadi sorotan karena terbentuknya aliansi besar yang menguasai mayoritas kursi DPR. Secara teori, koalisi besar memberi stabilitas politik. Namun, realitas menunjukkan krisis kepercayaan publik justru semakin parah.

Protes nasional terhadap DPR dan pemerintah mengguncang legitimasi koalisi. Rakyat mempertanyakan apakah koalisi benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa atau hanya menjaga kekuasaan elite politik.

◆ Komposisi Koalisi Parlemen 2025

Koalisi parlemen 2025 terdiri dari hampir semua partai besar. Dengan formasi ini, oposisi menjadi sangat kecil dan nyaris tidak punya pengaruh signifikan.

Koalisi Besar → partai mayoritas yang mendukung presiden terpilih.
Oposisi Kecil → hanya segelintir partai menengah dan kecil yang memilih di luar kekuasaan.

Secara angka, koalisi terlihat solid. Namun, ketiadaan oposisi kuat membuat rakyat khawatir tidak ada check and balance dalam sistem politik.

◆ Krisis Kepercayaan Publik

Munculnya gerakan #MosiTidakPercaya 2025 menunjukkan krisis kepercayaan yang serius. Beberapa faktor pemicunya:

Kebijakan Elitis → kenaikan gaji DPR di tengah krisis ekonomi.
Pajak Properti → menambah beban masyarakat kelas menengah ke bawah.
Represivitas Aparat → penanganan demonstrasi dengan kekerasan.
Skandal Korupsi → beberapa anggota koalisi terseret kasus besar.

Publik menilai koalisi lebih sibuk mengurus kepentingan internal daripada menjawab kebutuhan rakyat.

◆ Konflik Internal Koalisi

Meski terlihat solid, koalisi 2025 penuh ketegangan internal:

Perebutan Jabatan → kursi menteri dan posisi strategis jadi sumber konflik.
Perbedaan Agenda → partai nasionalis dan religius punya visi berbeda soal kebijakan publik.
Manuver Politik → beberapa partai mengancam keluar koalisi jika tidak diberi ruang cukup.

Akibatnya, koalisi sering tampil tidak kompak dalam merespons isu besar.

◆ Strategi Koalisi Menjaga Kekuasaan

Untuk meredam krisis, koalisi parlemen menjalankan beberapa strategi:

Propaganda Media → membangun citra positif lewat media arus utama.
Reshuffle Kabinet → mengganti menteri yang dianggap gagal.
Kompromi Politik → berbagi jatah lebih banyak untuk menjaga loyalitas partai.
Dialog Formal → menggelar forum rakyat, meski sering dianggap basa-basi.

Namun, strategi ini lebih banyak bersifat kosmetik ketimbang reformasi nyata.

◆ Peran Mahasiswa dan Gerakan Sipil

Gerakan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil menekan koalisi dengan aksi jalanan dan kampanye digital. Mereka menuntut:

Transparansi keuangan DPR.
Penghapusan kebijakan yang membebani rakyat.
Reformasi sistem politik agar lebih representatif.

Gerakan ini memperlihatkan bahwa rakyat berusaha mengambil alih peran oposisi yang lemah.

◆ Dampak Sosial-Politik

Krisis politik 2025 berdampak luas:

Polarisasi Publik → rakyat terbelah antara pro-koalisi dan kontra.
Ketidakstabilan Ekonomi → investor mulai ragu dengan stabilitas Indonesia.
Sorotan Internasional → media asing melaporkan krisis demokrasi di Indonesia.
Bangkitnya Politik Jalanan → rakyat merasa suara mereka hanya didengar lewat protes.

◆ Refleksi Sejarah Politik Koalisi

Sejarah politik Indonesia menunjukkan pola yang berulang: koalisi besar cenderung rapuh. Dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi, koalisi selalu terbentuk atas dasar pragmatisme, bukan ideologi. Tahun 2025 membuktikan pola ini kembali terulang.

◆ Masa Depan Koalisi Parlemen

Ada beberapa skenario masa depan:

Koalisi Bertahan → tetap solid hingga akhir periode, meski dengan banyak kompromi.
Koalisi Retak → partai kecil keluar, memicu instabilitas politik.
Reformasi Politik → tekanan rakyat memaksa perubahan sistem, termasuk penguatan oposisi.

Apapun skenarionya, tahun 2025 sudah menjadi titik balik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

◆ Kesimpulan

Koalisi parlemen 2025 adalah cermin rapuhnya demokrasi Indonesia. Secara formal terlihat kuat, tetapi di mata rakyat kehilangan legitimasi. Protes nasional membuktikan bahwa demokrasi sejati hanya hidup jika rakyat benar-benar didengar.

◆ Penutup

Koalisi bukan sekadar angka kursi di parlemen, tetapi amanah rakyat. Jika gagal menjaga kepercayaan publik, sejarah akan mencatat koalisi 2025 sebagai peringatan keras bagi generasi politik berikutnya.

Referensi: