Perubahan Iklim dan Politik Global 2025: Energi Hijau, Geopolitik, dan Peran Indonesia

Read Time:3 Minute, 5 Second

Perubahan Iklim: Dari Isu Lingkungan ke Politik Global

Krisis iklim kini tidak lagi sekadar isu lingkungan. Pada tahun 2025, perubahan iklim telah menjadi agenda politik global paling penting, sejajar dengan keamanan internasional dan stabilitas ekonomi.

Badai tropis, kebakaran hutan, kenaikan permukaan laut, dan gelombang panas ekstrem membuat negara-negara di seluruh dunia menyadari bahwa krisis iklim adalah ancaman nyata terhadap keamanan nasional dan kemakmuran rakyat.

Negara-negara G20, PBB, dan ASEAN kini menempatkan isu iklim dalam prioritas utama diplomasi. Transisi energi, kebijakan karbon, dan perdagangan hijau menjadi faktor baru dalam geopolitik global.

Transisi Energi Hijau dan Geopolitik Baru

Energi Terbarukan sebagai Perebutan Kekuasaan

Jika abad ke-20 ditandai dengan perebutan minyak, maka abad ke-21 ditandai dengan perebutan energi terbarukan dan mineral kritis. Nikel, kobalt, dan lithium menjadi komoditas strategis.

Persaingan AS–Tiongkok

AS dan Tiongkok bersaing memimpin transisi energi global. AS memperkuat aliansi teknologi hijau, sementara Tiongkok menguasai rantai pasokan baterai dunia. Rivalitas ini menjadikan energi hijau sebagai medan baru perang dingin modern.

Eropa dan Green Deal

Uni Eropa meluncurkan European Green Deal, menargetkan net-zero emission pada 2050. Eropa mendorong regulasi ketat, termasuk carbon border tax, yang memengaruhi perdagangan global.

Isu Iklim di Politik Domestik

Kebijakan Nasional

Banyak negara kini menjadikan isu iklim sebagai janji kampanye utama. Politisi yang abai pada isu ini dianggap kehilangan legitimasi di mata pemilih muda.

Tekanan Publik

Gerakan aktivis muda seperti Fridays for Future terus mendesak pemerintah. Isu iklim kini menjadi faktor penentu dalam kemenangan pemilu di banyak negara.

Green Jobs dan Ekonomi Baru

Politik iklim juga berkaitan dengan lapangan kerja. Negara yang cepat beradaptasi dengan energi hijau menciptakan green jobs baru, sementara negara yang lamban berisiko kehilangan daya saing.

Indonesia dan Diplomasi Lingkungan

Indonesia sebagai Pemimpin Global South

Indonesia, dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, memainkan peran penting dalam diplomasi iklim. Pada 2025, Indonesia menekankan posisi sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang.

Nikel dan Transisi Energi

Indonesia menjadi pemain utama global berkat cadangan nikel raksasa. Bahan ini penting untuk baterai kendaraan listrik. Politik nikel menjadikan Indonesia salah satu aktor penting dalam geopolitik energi hijau.

Diplomasi ASEAN dan G20

Sebagai motor ASEAN dan anggota G20, Indonesia mendorong kerja sama internasional untuk mendanai transisi energi negara berkembang. Skema Just Energy Transition Partnership (JETP) menjadi model yang diperjuangkan Indonesia.

Konflik dan Tantangan Politik Iklim

Greenwashing Politik

Banyak negara mengklaim komitmen iklim, tetapi implementasinya lemah. Greenwashing menjadi kritik utama politik iklim global.

Ketidakadilan Iklim

Negara berkembang menuntut keadilan. Mereka menanggung dampak iklim paling parah, padahal kontribusi emisi mereka jauh lebih kecil dibanding negara maju.

Krisis Energi

Transisi yang terlalu cepat bisa memicu krisis energi. Negara yang belum siap infrastruktur bisa menghadapi inflasi energi dan kerusuhan sosial.

Polarisasi Politik

Isu iklim sering dipolitisasi. Di beberapa negara, partai konservatif menolak regulasi hijau dengan alasan ekonomi, sementara partai progresif menjadikannya agenda utama.

Masa Depan Politik Iklim

Climate Diplomacy: isu iklim akan menjadi dasar aliansi baru antarnegara.
Green Superpower: negara yang menguasai teknologi energi hijau akan memimpin geopolitik abad ke-21.
Keadilan Global: tekanan untuk negara maju mendanai transisi energi negara berkembang akan semakin kuat.
Peran Asia Tenggara: kawasan ini, termasuk Indonesia, bisa menjadi laboratorium transisi energi dunia.

Kesimpulan: Perubahan Iklim 2025, Ujian Politik Dunia

Perubahan iklim 2025 bukan lagi isu lingkungan, melainkan isu politik global. Transisi energi hijau, perebutan mineral kritis, dan diplomasi iklim membentuk wajah baru geopolitik dunia.

Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan emas: dari cadangan nikel, hutan tropis, hingga posisi strategis di ASEAN dan G20. Namun, tantangannya juga besar: bagaimana memastikan transisi energi adil, tidak hanya menguntungkan negara besar.

Krisis iklim adalah ujian terbesar abad ini. Dunia harus memilih: terus terjebak dalam konflik geopolitik, atau bekerja sama demi masa depan bumi yang berkelanjutan. 🌍⚡